Kebijakan Strategi Membangun Perbatasan di Tahun Ke-8 BNPP

Jakarta, (METROSOERYA.NET) – Plt. Sekretaris BNPP, Widodo Sigit, mengatakan “Arah kebijakan strategi pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019 bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal di kawasan perbatasan darat dan laut”.

Kebijakan strategis dimaksud meliputi, “Peningkatan Infrastruktur transportasi darat dan laut, kualitas penataan ruang kawasan perbatasan, komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar pemukiman, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta sarana dan prasarana  pelayanan pemerintahan” Ujar Sigit di acara Kemendagri Media Forum (7/9/2018).

Sigit melanjutkan “Fokus pengelolaan yang dilakukan adalah terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 42 Kabupaten dan 13 Provinsi”. Kemudian lanjutnya  “Ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut, yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki”.

“Realisasi pemenuhan kebutuhan sosial dasar diantaranya pembangunan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, MI/MTs/MA, pembangunan ruang kelas baru, rumah dinas guru, dan sarana penunjang lainnya. Lalu, pembangunan rumah, jaringan air bersih,” lanjutnya.

Pembangunan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas berikut  tenaga medisnya, menambah sejumlah program kegiatan yang sudah terealisasi di kawasan perbatasan.

Tak ketinggalan pembangunan dan revitalisasi pasar, pembukaan jalur tol laut, pembangunan sarpras konektivitas wilayah (infrastruktur transportasi, elektrifikasi dan komunikasi) serta pembangunan energi listrik. Ada juga pembangunan lahan pertanian terpadu, pengembangan potensi gula tebu serta pengembangan kawasan industri dan ekonomi.

Kemudian yang fenomenal adalah pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN itu adalah PLBN Aruk, Entikong, Badau (Kalimantan Barat), Wini, Motaain, Motamasin (NTT) dan Skouw (Papua). Ketujuh PLBN ini mendapat respon positif serta perhatian warga sekitar maupun pelintas dari negara tetangga. Bahkan, sedang dibangun fasilitas umum dan sosial di sekitaran PLBN untuk meningkatkan kegiatan perekonomian warga perbatasan.

Pada tahun ke-8 berdirinya BNPP sejumlah capain pada pengelolaan perbatasan menjadi bagian dari perwujudan Nawacita, khususnya Nawacita ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Berjalannya program keamanan dan kesejahteraan warga membuat pemerintah optimistis bahwa perbatasan negara sebagai ‘Beranda NKRI’ segera terwujud, pungkasnya. (Rtyn Prima)