Pelayanan Pemerintahan Desa Wonokupang Kec. Balongbendo Lumpuh

Metro Soerya.net. Sidoarjo – Seluruh Perangkat Pemerintahan Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mogok dinas, terkait Pelaksana harian (Plh) tidak bisa menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penyusunan APBDesa tahun 2018 yang belum rampung.

Puncak kekesalan seluruh perangkat desa dibuktikan dengan dilakukan action yakni mogok dinas. Hal ini dilakukan oleh seluruh perangkat desa karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 belum ditandatangani oleh Pelaksana harian.

Salah seorang perangkat desa mengatakan, selama ini Pelaksana harian tidak ada kordinasi dan kerjasama dengan seluruh perangkat desa. “Seluruh perangkat desa sudah memberikan masukan kepada Plh, tapi tidak ditanggapinya. Plh dilantik bulan Agustus 2017 dan sampai Desember 2017,  SPJ belum ditandatangani,” kata perangkat yang namanya minta dirahasiakan dan diamini oleh perangkat desa lainya kepada media Metro Soerya.net, Rabu (10/10/2018)

Begitu juga dengan penyusunan ABPDesa tahun 2018. Perangkat desa tersebut menjelaskan lebih jauh, kalau penyusunannya belum selesai sampai saat ini. Padahal pemerintahan desa sangat butuh dana itu untuk kelangsungan berjalanya roda pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan warga.

“Kalau penyusunan APBDesa tahun 2018 sampai akhir Desember belum kelar (selesai) hangus nggak dapat dana, bahkan tahun depan bisa jadi nggak dapat. Terus dana dari mana kalau nggak dapat buat membangun desa. Padahal penyusunannya juga butuh waktu dan pihak kecamatan juga harus mengetahuinya”. Jelasnya.

Sudah dua hari ini, pemerintahan desa tidak melayani warga, namun Sigit Dwi Prasetyo (37th) Sekdes sekaligus Plh tidak mengetahuinya kalau kantor pemerintahan desa tutup dan dikunci, “Saya tidak tahu kalau kantor ditutup dan tidak tahu siapa yang membawa kunci. Kemarin ada surat dari perangkat desa yang ditujukan kepada BPD, yang isinya supaya menghentikan pelayanan”, terang Sigit. Ia berharap besok Pemdes dapat memberikan pelayanan kembali secara normal kepada warga.

Sementara itu, salah seorang anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) Suwono (50th) membenarkan, bahwa kantor kepala desa menghentikan pelayanan kepada masyarakat, “Benar sudah dua hari ini, mulai kemarin kantor tidak memberikan pelayanan, karena seluruh perangkat desa tidak ada kecocokan dengan Plh. Plh itu sendiri tidak ada inisiatif untuk mengkordinirnya, dan ini bentuk kekecewaan seluruh perangkat desa,” ketika dikonfirmasi oleh awak media ini di kantor kepala desa.

Salah satu warga yang hendak menanyakan surat pernikahan anaknya sudah selesai apa belum, mengaku merasa sangat kecewa dengan kondisi pelayanan pemerintahan desa sekarang, “Saya datang ke kantor ini menanyakan surat pernikahan anak saya, karena sudah tiga minggu belum selesai dan waktunya sudah dekat dengan hari H nya, sekarang malah Plh dan perangkatnya tidak ada di kantor, dan di kantornya dikunci, kalau begini yang jadi korban masyarakat yang membutuhkan pelayanan”. Pungkas Erna (42th) warga Dusun Girang dengan hati kecewa, (yunus)