POLEMIK PENGISIAN PERANGKAT DESA DI BOJONEGORO

Bojonegoro-Metrosoerya.net, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa, team Kabupaten Bojonegoro telah mengirimkan saran tentang hasil rapat ke Bupati Bojonegoro perihal pelantikan Perangkat Desa Glagahwangi. Saran tersebut adalah untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pelantikan Perangkat Desa.

Namun demikian hal tersebut di rasa sangat memberatkan pihak Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang baru tentunya, karena upaya untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa kemarin itu, team Desa sudah sharing ke Pemkab Bojonegoro untuk di kordinasikan pada Pemerintah Desa dan sudah di setujui oleh masyarakat Desanya. Permasalahannya kenapa sesudah seleksi untuk pengisian Perangkat Desa itu selesai hal ini baru muncul dan jadi polemik bagi Pemerintahan Desa, padahal semua calon Perangkat Desa yang dulu ingin mengikuti tes pengisian Perangkat Desa tersebut sudah sepakat untuk melaksanakannya bersama setelah musdes (musyawarah desa).

Adapun keberatan masyarakat yang di sampaikan ke Dinas Pembinaan Masyarakat Desa (DPMD) semestinya jauh – jauh hari sebelum di adakannya tes pengisian Perangakat Desa itu di mulai, tapi aduan yang menuju ke Dinas Pembinaan Masyarakat Desa (DPMD) baru di lakukan sesudah hasil tes di umumkan. Alasannya karena tes pengisian Perangkat Desa tersebut di rasa tidak mematuhi ketentuan yang ada, namun sejauh itu mereka ( para calon yang tidak lolos) juga tetap ikut melaksanakannya.

Moch Chosim Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Desa (DPMD) membenarkan, bahwa aduan dari beberapa calon Perangkat Desa yang tidak lolos mengikuti ujian Perangkat Desa kemarin itu baru di terima sesudah hasil tes di umumkan.

“intinya ada beberapa calon Perangkat Desa yang tidak lolos mengikuti tes kemarin itu, tidak terima dengan keputusan dari hasil tes tersebut,” jelasnya.(18/10/2018)

Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Desa ( DPMD) juga menjelaskan, dalam polemik pengisian Perangkat Desa, pihak Pemkab Bojonegoro siap untuk membina.

“Tidak perlu sangsi-sangsi, tapi kalau bisa di bina, Pemkab akan selalu siap membina,” ujarnya.

Harapan dari Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang baru di lantik khususnya, supaya ada Kebijakan yang dapat di ambil dari Bupati Bojonegoro untuk tidak memberatkan hak sebagai masyarakat Bojonegoro juga.

Di kutip dari media lain, Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah menegaskan, bahwa sejauh ini belum ada surat yang sampai di mejanya. (yos/yud)