Saran Team Pemkab Untuk Pencabutan SK Perangkat Desa Glagahwangi Tak Berpayung Hukum

Bojonegoro, metrosoerya.net – DPMD (dinas pembinaan masyarakat desa) instansi dari pemerintah kabupaten ini semestinya jadi solusi bagi masyarakat desa yang belum jelas dengan peraturan – peraturan pemerintah daerah dan tempat di mana suatu permasalahan atau polemik desa di selesaikan dengan pembinaan.

Tapi hal lain yang di alami salah satu desa di kabupaten Bojonegoro ini. Tepatnya di desa glagahwangi kecamatan Sugiwaras kabupaten Bojonegoro, karena dirasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dinas pembinaan masyarakat desa (DPMD) Bojonegoro dengan team kabupaten tiba – tiba mengirim saran ke Bupati Bojonegoro untuk mencabut surat keputusan (SK) perangkat yang baru dilantik.

Jelas tindakan ini sangat memberatkan pemerintah desa dan perangkat yang baru di lantik tentunya. Karena mekanisme untuk menjadi perangkat desa tersebut sudah mereka lalui dengan tahapan – tahapan yang di musyawarahkan (musdes).

Adapun peraturan – peraturan yang menurut team pemerintah Kabupaten Bojonegoro dirasa belum sesuai dengan ketentuan yang ada, semestinya jauh – jauh hari sebelum tes perangkat desa itu dimulai dan dilaksanakan, jadi segera ada tindakan pembinaan dari DPMD Bojonegoro dan tidak membiyarkanya saja. Bukan sesudah ada aduan dari masyarakat yang tidak terima dengan hasil tes pengisian perangkat desa kemarin, barulah bergerak untuk menindak lanjuti dan ini terkesan berat sebelah menurut masyarakat.

Seperti yang disampaikan Moch Chosim kepala dinas pembinaan masyarakat desa DPMD Bojonegoro, bahwa aduan -aduan dari masyarakat khususnya beberapa calon yang tidak lolos tes kemarin, baru diterima sesudah hasil tes dari pengisian perangkat diumumkan. Setelah ada aduan dari masyarakat barulah team pemerintah Kabupaten mengadakan rapat, Sedangkan hasil dari rapat team pemerintah Kabupaten adalah terkait persyaratan pencalonan dan pemekaran Dusun Pandean yang dirasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian saran tersebut diajukan ke Bupati Bojonegoro untuk diambil kebijakannya.

Ditempat terpisah, Tono salah satu Team Desa Pemilihan Perangkat Desa Glagahwangi menyampaikan bahwa pelaksanaan sudah melalui prosedur, mulai dari pembentukan team desa sampai pendaftaran serta pelaksanaan ujian tulis itu sudah sesuai dengan perbub no. 36 Tahun 2017 serta tentang pelaksanaan pemilihan perangkat desa. Katanya

“Disamping itu pelaksanaannya dan penilainnya menggunakan sistem silang (semua peserta saling menilai hasilnya, bukan panitia yang menilai tapi disilang antar peserta), saya timbul pertanyaan apanya yang di gugat semuanya sudah sesuai prosedur, imbuhnya

“Perlu ditinjau kembali apa yang di putuskan team kabupaten, dilihat perbub tentang Perangkat Desa tidak ada kaitannya dengan pemekaran dusun di desa glagahwangi”

diharapkan pemerintah Desa dan perangkat Desa yang baru dilantik, supaya kebijakan – kebijakan dari Bupati Bojonegoro tentunya tidak memberatkan mereka dan menghargai hak sebagai masyarakat Bojonegoro seperti slogannya dulu bisa NGAYOMI NGOPENI masyarakatnya. (yos/yud)