Perlunya Revisi Perda tentang Perkebunan Pola kemitraan karena Rentan Disalahkan Gunakan

MetroSoerya.Net,- Sampit Peraturan Daerah atau disingkat dengan Perda perlu ada revisi terutama menyangkut Perda Nomor 20 tahun 2012 tentang perkebunan pola kemitraan. Perlunya revisi Perda Nomor 20 tahun 2012 yang tertuang dalam pasal 12 menurut anggota DPRD kabupaten Kotim , M Abadi yang juga merupakan ketua fraksi PKB ini menjelaskan ” setiap perusahaan perkebunan berkewajiban membangun kemitraan seluas 20persen untuk masyarakat sekitar area perluasan perkebunan yang diusahakan nya.

Menurut M Abadi, dalam perda Nomor 20 tahun 2012 pasal 12 ayat 1 tentang pemilik pabrik pengolahan atau perkebunan jika melanggar akan dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin Usaha pengolahan dan di pasal 35 apabila melanggar pasal 12 dikenakan juga denda 50juta rupiah bagi pihak perusahaan yang melanggar. Jika melihat dari perda ini maka perusahaan perkebunan tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan kewajiban 20 persen plasma karna jelas sanksinya pencabutan pengolahan ijin perkebunan ditambah denda 50juta rupiah.

Tetapi menurutnya hal ini memberikan peluang bagi oknum tikus-tikus kantor untuk bermain mencari keuntungan pribadi, karena Perusahaan perkebunan lebih memilih mengeluarkan uang lebih besar dari 50juta daripada ijin nya dicabut.

M. Abadi berharap agar Perda Nomor 20 tahun 2012 dan pasal 35 tersebut bisa direvisi karena perda tersebut tidak tegas bahkan bisa menjadi bumerang atau dengan kata lain menjadi macan kandang, imbuhnya. (Iin)